Menelaah Program Pemerintah Indonesia di Bidang Kesehatan

Dewasa ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah meluncurkan berbagai program kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekilas program-program tersebut terlihat manis dan sangat simpatik terhadap rakyat Indonesia yang berpenghasilan lemah atau dibawah garis kemiskinan, namun setelah ditelaah, banyak kita jumpai akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan dari peluncuran program-program tersebut.

Sebagai contoh adalah program pemerintah yang bernama Jaminan Persalinan (Jampersal). Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan kesehatan nifas termasuk KB pascapersalinan dan pelayanan bayi baru lahir, diluncurkan pada tahun 2011 dan saat ini Jampersal telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Tanah Air.

Latar belakang pelaksanaan Jampersal ini pastinya berkaitan dengan Millenium Development Goals (MDGs) dimana pada tahun 2015 setiap negara di dunia waji memenuhi kriteria sebagaimana terlihat seperti dalam gambar dibawah ini:

Pemerintah memandang perlu peningkatan yang drastis untuk perbaikan keadaan capaian MDGs yang ke-4 dan ke-5, yaitu Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak. Sebagaimana diketahui bahwa Angka Kematian Ibu di Indonesia adalah 228 dari 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi di Indonesia adalah 34 dari 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2007). Selain itu ditengarai bahwa 90% kematian ibu terjadi karena proses persalinan (SKRT, 2001). Sedangkan pemerintah telah menetapkan bahwa untuk MDGs tahun 2015 nanti, target yang ingin dicapai adalah Angka Kematian Ibu hanya 102 dari 100.000 kelahiran hidup atau lebih dari 100% peningkatannya dari kondisi yang terjadi saat ini. Dan, pemerintah melalui hasil rapat kerja di Tampak Siring mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab dari tingginya AKI di Indonesia adalah karena tidak terjangkaunya biaya persalinan. Maka digulirkanlah program Jampersal ini.

Adapun syarat-syarat standar dalam pelayanan Jampersal adalah Fotokopi KTP yang masih berlaku, Jika tidak memiliki KTP, lampirkan surat domisili dari RT dan RW. Kemudian akan diurus oleh petugas di Puskesmas tempat anda mendaftar. Peserta Jampersal juga diwajibkan bawa Surat rujukan dari puskesmas atau surat asli rujukan dari bidan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) jika ingin menggunakan Jampersal di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan program Jampersal.

Namun pemerintah lupa bahwa keberadaan program Jampersal ini bisa berdampak negatif terhadap populasi di Indonesia. Karena ada sebahagian masyarakat yang memiliki persepsi bahwa dengan adanya Jampersal ini, pemerintah mempersilakan setiap penduduk Indonesia untuk tidak usah risau kalau ingin menambah jumlah anak dalam keluarga karena setiap anak yang lahir, berapapun jumlahnya dalam keluarga, akan serta merta ditanggung biayanya oleh pemerintah sejak sebelum persalinan, selama persalinan bahkan selepas persalinan.

Kondisi ini tentu saja akan berdampak semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia dan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia tentu saja akan semakin meningkatkan beban pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Jadi, apakah pemerintah sudah memikirkan konsekuensi tersebut? Mari kita lihat dan kita cermati bersama.

Referensi:

• Antara News
• Tribun Jogja
• Jamsos Indonesia
• World Health Organizations